Belajar dari Kasus Perjanjian Pulau Liwungan dan Popole Pandeglang

Pulau Liwungan
Pulau Liwungan Pandeglang yang di kontrak PT Bahtera Banten Jaya(BBJ) akan berakhir pada 17-11-2019 (foto-kar-BantenTribun)

Pulau Liwungan dan Popole Pandeglang, awalnya dikontrak PT BBJ mulai tahun 1990 untuk jangka waktu seperempat abad atau 25 tahun. Kontrak ini seharusnya berakhir pada 2015 lalu, namun karena adanya perubahan  klausul dalam perjanjian pada 17 November 1994, maka kemudian perjanjian dihitung berlaku mulai tanggal perubahan dan berahir 17 November 2019. 

Pandeglang,BantenTribun.id-Pulau Liwungan yang memiliki luas 25 hektar  di Desa Citeurep Panimbang,dan Popole, seluas 45 hektar di Desa Cigondang Labuan Pandeglang, rupanya menarik insting bisnis sebuah perusahaan lokal yang kemudian dikenal menjadi  trah penguasa  Provinsi Banten.

Kedua pulau ini menjadi satu paket dalam perjanjian sewa atau kontrak antara Pemkab Pandeglang dan PT Bahtera Banten Jaya(BBJ), yang menawarkan siap menyulap keduanya menjadi desitinasi wisata  dan menggelontorkan  biaya saat itu sebesar Rp217 juta.

BBJ merencanakan di kedua pulau tersebut  bakal berdiri ‘Real Estate Resort Kaisar Samudera Selat Sunda’ berikut segala fasilitas pendukungnya.

Perjanjian kontrak ini mulai ‘lahir’ pada Senin, 27-8-1990, yang ditandatangani oleh Suyaman, selaku Bupati Pandeglang kala itu, dan  Tb. Chasan Sochib, selaku Dirut PT Bahtera Banten Jaya (BBJ).

Kondisi perairan jernih di Liwungan (foto-BantenTribun)
Kondisi perairan jernih di Liwungan (foto-BantenTribun)

Kedua pihak menyepakati kontrak kedua pulau itu sebesar Rp 200 juta untuk jangka waktu  25 tahun. Tata cara pembayaran sewa juga disepakati 3 termin, yakni diawal penandatanganan perjanjian sebesar Rp 75 juta, sisanya dibayar tahun 1998 dan tahun 2006 sebesar Rp 50 juta. Dalam perjanjian ini juga disebutkan PT BBJ menanggung sepenuhnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di kedua pulau itu.

Selain itu, penyewa juga diwajibkan memelihara kedua pulau dengan memperhatikan keutuhan dan kelestarian alam, tanaman,peremajan, tidak melakukan penebangan tanaman keras, penggalian tanah atau batu-batuan, dan membayar  kewajiban pajak tahunan dan retribusi pembaharuan izin.

Dalam perjalanannya, kesepakatan perjanjian sewa kontrak antara kedua pihak terjadi beberapa perubahan klausul, dan dituangkan dalam perubahan perjanjian pada Kamis, 17-11-1994,  yang ditandatangani Moch Zein, bupati kala itu, dan Dirut PT BBJ. Dalam perubahan perjanjian inilah rentang waktu berrakhirnya sewa berubah menjadi hingga November  2019.

Gugatan di Era Bupati Erwan Kurtubi

Rencana pihak pengontrak terhada pembangunan kedua pulau tak pernah  menampakkan wujudnya seperti janji dalam proposal awal. Bahkan selain mengemplang pajak tahunan, pihak penyewa juga diketahui tidak bisa membuktikan pembayaran uang sewa yang disepakati  hingga tahun 2015.

Kondisi ini dinilai merugikan Pemkab Pandeglang. Sebelumnya, Aktivis LGAK, John Bayanta, juga sempat meminta BPK RI untuk mengaudit kerugian yang timbul akibat perjanjian ini, serta meminta pemerintah segera bertindak.

Selain kerugian pajak dan uang sewa kedua pulau itu, John juga menuding telah terjadi penebangan kayu keras dalam habitat pulau, yang sebenarnya dilarang sesuai isi perjanjian pada pasal 6 ayat 5.

“Saya juga sempat meminta KPK untuk bersedia turun tangan terkait adanya pengakuan ahli waris, yang mengatakan kedua pulau itu sebagai milik orangtuanya. Itu disampaikan Chaeri Wardana di Gedung KPK pada 18 Februari 2014 lalu,” kata John kepada BantenTribun.

Pada Agustus 2014,  Erwan Kurtubi, Bupati Pandeglang saat itu, lalu mengambil langkah pemutusan perjajina sewa kontrak atas Pulau Liwungan dan Popole dari PT Bahtera BantenJaya (BBJ).

John Bayanta, ketua DPP LGAK (foto-BantenTribun)
John Bayanta, ketua DPP LGAK (foto-BantenTribun)

Selain memutus perjanjian, Pemkab Pandeglang tetap menagih kewajiban uang sewa  sebesar Rp200 juta saat itu, yang kemudian dikonversi dengan  nilai tukar dolar amerika tahun 2014. Kewajiban hutang sewa BBJ menjadi sebesar Rp.1.088 milyar. Piutang pajak  selama 17 tahun atas kedua pulau yang disewa BBJ, juga wajib dibayar sebesar Rp 314 juta lebih.

Atas pemutusan perjanjian itu, pihak BBJ yang diwakili Chaeri Wardana,  tidak tinggal diam. Ia memberikan kuasa kepada 8 orang advokat untuk  bereaksi mengajukan gugatan. Desember 2015, mereka resmi melayangkan gugatan  ke PTUN Serang.

Meski sengketa sewa ini belum memasuki babak ahir, ditengah perjalanan muncul perdamaian kedua pihak. Melalui kuasa hukumnya, pihak  penggugat lalu mencabut gugatannya  yang tertuang dalam surat tertanggal 9 Februari 2016.

Majelis Hakim PTUN Serang yang diketuai Hakim Ferry Irawan, lalu memutus perkara ini pada 16 Februari 2016. Perdamaian kedua pihak tersebut menghasilkan Pemkab Pandeglang menyerahkan kembali pengelolaan kedua pulau tersebut kepada PT BBJ hingga 17 November 2019. Sementara BBJ harus melunasi hutang sewa  sebesar 1 milyar lebih setelah dikonversi dan pajak PBB sebesar 314 juta lebih.

Alih Kelola Pasca Habis Kontrak      

Belajar dari jalan panjang perjanjian kontrak dan janji  penyewa yang tak berwujud, John Bayanta kembali mengingatkan Pemkab Pandeglang untuk tegas mengambil alih pengelolaan pasca berahirnya kontrak dengan BBJ nanti.

“ Jika tidak mampu,  ganti dengan pihak lain yang sanggup mengembangkan kedua pulau itu secara serius, demi tujuan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang, melalui  destinasi wisata,” kata John.(kar)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.