Bayanjakda Pandeglang Ingatkan WP Bayar Pajak PBB Sebelum Akhir September

Kepala Bayanjakda Pandeglang, Utuy Setiadi (foto-dok)

Kepala Bayanjakda Pandeglang, Utuy Setiadi (foto-dok). 

Bayanjakda mengimbau kepada Wajib Pajak (WP) untuk segera membayar pajak PBB sebelum habis tengat waktu yang telah ditentukan, yakni 30 September 2018 mendatang.

Pandeglang, BantenTribun.id – Pembangunan di daerah merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka daerah harus menggali sumber dana dari dalam negeri, yang salah satunya berupa pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat keharusan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kabupaten Pandeglang terus berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian terhadap keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Untuk merealisasikan upaya tersebut BP2D melakukan berbagai pendekatan dengan Wajib Pajak (WP).

Upaya tersebut pendekatan itu, supaya tumbuh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan di Pandeglang. Selain itu, BP2D terus lakukan optimalisasi pajak daerah dengan cara meningkatkan kinerja dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

Tentunya kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keungan daerah yang mandiri. Dengan demikian kita berharap wajib pajak taat bayar pajak,” ungkap Kepala BP2D Kabupaten Pandeglang Utuy Setiadi, Rabu (8/8/2018).

Utuy menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan optimalisasi pajak daerah dengan meningkatkan kinerja serta akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti dengan PT. Pos dan Badan Usaha Miliki Desa (Bumdes).

Sementara, Kepala Bidang Pendaftaran BP2D Kabupaten Pandeglang Wawan Setiawan menilai, ketaatan WP di Kabupaten Pandeglang masih rendah, meski begitu BP2D terus melakukan upaya kerja keras dengan berbagai cara supaya WP patuh membayar pajak.

Wawan Setiawan, Kabid Pendaftaran BP2D Bayanjakda Pandeglang (foto-Ck-BantenTribun)
Wawan Setiawan, Kabid Pendaftaran BP2D Pandeglang (foto-Ck-BantenTribun)

Pihaknya terus fokus bagaimana caranya mengejar target yang telah ditetapkan, termasuk mempermudah WP untuk membuat laporan pajak dengan sistem online pun telah disiapkan. Bidang Pendaftaran tersebut membawahi pajak seperti Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Parkir, Sarang Burung Walet, Mineral dan Batuan Bukan Logam serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Semuanya sudah online, cuman dari sisi pelaporan. Di kami ada dua macam, ada online dari sisi pelaporan, ada online dari sisi pembayaran seperti PBB. Dari pelaporan Wajib pajak bisa laporan ke kami (secara online). Tapi dari sisi pembayaran belum online masih offline, walaupun semuanya transaksi lewat bank dan kami tidak pernah bersentuhan dengan yang cast,” ungkapnya.

Wawan menjelaskan, alasan pembayaran pajak diatas masih dilakukan secara offline karena BP2D terlebih dulu menerima laporan pendapatan dari WP, untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar.

“Setiap bulan wajib pajak melaporkan ke kami, berapa jumlah pendapatanya dalam satu bulan, berapa tarif pajaknya, berapa nominal yang harus dibayarkan, sebenarnya wajib pajak bisa langsung input disana dan diprint lalu dibawa ke Bank, jadi pembayaran masih sesuai SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang bawa oleh wajib pajak. Kita akan secepatnya secara online semuanya,”jelasnya.

Pihaknya berharap dalam waktu dekat, pembayaran pajak akan mengarah secara online, baik laporan maupun pembayaran. Bagi wajib pajak yang hendak melakukan pelaporan, bisa langsung mengakses website resmi BP2D Kabupaten Pandeglang (bp2d.pandeglangkab.go.id) lalu kemudian memilih menu layanan online, WP bisa memilih layangan e-SPTPD dan e-BPHTB bagi WP yang hendak melaporkan data BPHTB.

“Kita berharap aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak,”harapnya.

Berdasarkan data BP2D terkait realitas pendapatan sampai saat ini, seperti pajak hotel mencapai Rp. 2.179.923.940 atau 55,71 persen dari target Rp, 3.786.153.405. Pajak restoran mencapai Rp. 1.350.522.374 atau 64,73 persen dari target Rp. 1.987.153.405. Pajak hiburan, mencapai Rp. 15.644.093 atau 17,66 persen dari Rp 88.605.000.

Pajak penerangan jalan mencapai Rp. 7.480.581.276 atau 58,00 persen dari Rp 12.704.495.930. Pajak parkir mencapai Rp. 68.571.425 atau 40,94 persen dari Rp 138.891.750. Pajak sarang burung walet mencapai, Rp. 1.000.000 atau 20 persen dari Rp. 5.685.200. Pajak Mineral Batuan Bukan Logam mencapai Rp 156.909.000 atau 32.29 dari Rp 423.487.440. Pajak BPHTB mencapai Rp. 3.621.790.673 atau 80,35 persen dari Rp. 4.560.533.300.

BP2D juga mengimbau kepada Wajib Pajak (WP) untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) sebelum habis tengat waktu yang telah ditentukan yakni pada 30 September mendatang.

Kami mengimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak PBB sebelum 30 September,” imbuh Wawan Purnawarman, Kepala Bidang Kabid Penetapan pada BP2D.

Wawan Purnawarman, Kabid Penetapan pada BP2D.Pandeglang (foto-Ck-BantenTribun)
Wawan Purnawarman, Kabid Penetapan pada BP2D.Pandeglang (foto-Ck-BantenTribun)

Wawan memastikan jika pembayaran pajak dilakukan setelah melewati 30 September akan dikenai denda. Kata dia, Tugas dan fungsi Camat beserta para Kepala Desa dalam melakukan pendistribusian SPPT dan penyesuaian NJOP PBB P2 secara menyeluruh kepada masyarakat sangatlah penting. Langkah ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi penerimaan PAD.

Dengan begitu Wawan tak henti-hentinya mengimbau kepada WP untuk segera membayar pajak, khususnya pajak PBB. Wawan menyebutkan, target pendapatan pajak di disektor PBB P2 tahun 2018 sebesar Rp 25 milyar. Untuk triwun kedua (laporan bulan juli) saat ini realisasi telah mencapai Rp 4 milyar lebih atau baru 16,77 persen. Pihaknya optimis pajak PBB bisa tercapai sesuai target. Meskipun Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 kepada wajib pajak di Kabupaten Pandeglang baru diluncurlkan pada bulan Maret lalu. “Sekarang para kolektor disetiap desa sudah banyak membayar (pajak PBB),”katanya.

Wawan tak menampil adanya berbagi hambatan saat menarik pajak, seperti objek pajak yang tidak ditemukan, double anclah dan berubahnya objek pajak yang telah menjadi fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos). Oleh sebab itu, sosialisasi dan bimbingan teknis verifikasi SPPT PBB-P2 untuk pemutakhiran data telah dilakukan Bayanjakda sejak 2017 lalu.

Untuk memastikan kebenaran data, ada yang diakui dan yang tidak ada, atau yang berubah karena telah dihibahkan pemilik menjadi seperti masjid dan lainya. Kalau secara keseluruhan validasi memang membutuhkan waktu, tapi sedikit demi sedikit kita terus melakukan validasi data untuk memperbaiki data,”terangnya.

Berbeda dengan pajak PBB, capaian pajak reklame membuahkan hasil setelah intensifikasi tersebut dilakukan di semua titik reklame yang tersebar di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya realisasi saat sudah mencapai 45,45 persen ditriwulan kedua atau mencapai Rp. 561 juta dari target sebesar Rp. 1,235 milyar. Sedang capaian di pajak dari pajak air bawah tanah telah mencapai 20,96 persen atau Rp 64 juta dari target Rp. 309 juta.( Advertorial Bayanjakda/Ck)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.