Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Minta Disdikbud Batalkan Lelang Jabatan Kepsek

1403

 

Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Minta Disdikbud Batalkan Lelang Jabatan Kepsek
Hadi Mawardi, Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang, mulai pekan ini membuka pendaftaran lelang jabatan untuk kepala sekolah SD dan SMP. Guru yang melamar , diminta melampirkan SKCK dari Polres. Syarat ini menuai kritik, karena selain  dianggap tidak relevan,  juga dinilai meragukan kelakuan baik para guru sebagai pendidik. Anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, bahkan meminta lelang ini dibatalkan.

Pandeglang,BantenTribun.id – Kosongnya jabatan Kepala Sekolah definitif  jenjang SMP Negeri sejak 2015 lalu, sebentar lagi bakal terisi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang,  mulai  melelang untuk jabatan itu, dari Senin(16/10)kemarin.  Namun, calon Kepsek yang mendaftar, musti melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik  dari Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang.  Kelakuan baik para guru sebagai pendidik mulai diragukan?

“Syarat itu untuk kelengkapan formal saja, supaya kami juga punya data calon kepsek yang punya surat keterangan tersebut, siapa tahu diantara calon itu ada yang tidak bisa mendapatkan SKCK,” kata Ariyanto, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan (BPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, kepada BantenTribun, Selasa (17/10), via seluler, saat ditanya alasan syarat SKCK tersebut.

Baca juga :

Puluhan Jabatan Kepsek Di Pandeglang Dibiarkan Kosong Sejak 2015

Lelang jabatan  kepsek secara terbuka , didasarkan Perbup nomor 36 tahun 2017 tanggal 5 Oktober. Lelang ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala sekolah jenjang SD sebanyak 112 sekolah yang tersebar di 35 kecamatan, dan 21 kepala sekolah jenjang SMP, tersebar di 17 kecamatan.

Menurut Ariyanto, saat ini jumlah calon kepala sekolah yang sudah lulus seleksi calon kepsek dan bersertifikat dari LP2KS (lembaga   Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) untuk jenjang SD sebanyak 165 dan SMP sebanyak 47 orang.

Peserta calon kepsek yang akan mengikuti lelang jabatan ini, selanjutnya akan mengikuti seleksi oleh team seleksi yang diketuai Sekda Pandeglang.

“Hanya wawancara saja, mungkin sekitar 10-15 menit, jadi bukan tes tulis,” jelas H.M Olis Solihin, Kadisdik Kabupaten Pandeglang, kepada BantenTribun, Selasa (17/10) di ruangan BPK.

Persyaratan dan Lelang Dianggap Mengada-ada

Syarat yang tertuang dalam surat edaran nomor 800/1439/Dikbud, tertanggal 13 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Disdikbud Kabupaten Pandeglang, H.M Olis Solihin, berisi lelang terbuka untuk jabatan kepala sekolah SD dan SMP di Pandeglang, menuai  kritik keras.

Salah satu poin sarat yang dianggap mengada-ada, adalah lampiran SKCK dari Polres, seperti tertuang dalam butir ke 8 dari persyaratan itu. Syarat lain, pelamar juga diminta melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit rujukan.

“Mengenai surat keterangan bebas narkoba, sudah dibatalkan karena dianggap memakan waktu lama dan biaya yang tidak murah, perubahan  itu sudah dipublikasikan lewat media cetak lokal kemarin(Senin, 16/10-red),” terang Ariyanto.

Hadi Mawardi, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, menuding proses lelang dan persyaratan yang ditetapkan dalam menjaring calon kepala sekolah tersebut, sebagai tindakan mengada-ada.

“Saya minta Disdikbud membatalkan saja lelang kepsek ini, dan kembali berpatokan dengan syarat yang ditentukan dan diatur dalam Permendiknas Nomor 28  tahun 2010. Jangan latah ikut-ikutan lelang seperti DKI Jakarta,”kata Hadi Mawardi, kepada BantenTribun, Selasa (17/10) lewat telepon.

Hadi, yang tergabung dalam komisi IV, yang menjadi mitra kerja Disdikbud ini, menilai penempatan kepala sekolah, sebaiknya berpedoman berdasarkan  urutan tahun kelulusan calon kepsek dari LP2KS, sudah lulus diklat atau OJL( on job learning) saja.

“Yang terpenting kan mereka sudah dinyatakan lulus dan memenuhi butir persyaratan sesuai permendiknas, itu saja. Jika ada proses lelang dan seleksi, saya anggap percuma karena menghabiskan anggaran dan waktu saja,” katanya.

Anggota DPRD asal fraksi Gerindra ini, juga menghawatirkan proses seleksi pada akhirnya akan memunculkan upaya tawar-menawar dan membuka peluang terjadinya suap.

Hadi juga menegaskan, jika penempatan jabatan kepsek harus melalui seleksi lagi, akan menjadi bias karena bisa subjektif. Calon kepsek yang sudah lulus sertifikasi, juga dapat tersingkir dengan mudah. Itu artinya, masih kata Hadi, kelulusan dari LP2KS, OJL dan lainnya menjadi terbuang percuma karena bisa saja kedaluwarsa.

“Sama saja sudah membuang anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Lagi pula penyelenggara uji kelulusan LP2KS kan dari lembaga luar yang sudah ditunjuk Kemendiknas,” tandas Hadi.

Menanggapi tudingan Hadi, Kabid BPK Ariyanto, mengatakan calon yang gagal pada tahun ini, dapat kembali mengajukan lamaran saat ada kebutuhan berikutnya. Menurutnya, sertifikat kelulusan berlaku hingga tahun 2019.

Osa (51), calon Kepsek asal SMP Negeri Angsana 1 Pandeglang, yang sudah bergolongan IV A mengaku baru kali ini diminta SKCK. Namun ia tetap akan mencoba memenuhi berkas persyaratan yang diminta untuk lelang itu.

“Rencananya hari Selasa ini kalau keburu saya mau membuat keterangan SKCK ke Polres Pandeglang, bersama teman pak,”ucap Osa kepada BantenTribun, by phone.

Hingga memasuki hari kedua pembukaan pendaftaran lelang jabatan kepsek ini, baru tercatat 2 orang dari jenjang SD yang sudah mengajukan berkas lamaran.*(kar)

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here