Alat Berat Dinas LH DKI Jakarta Bingung Cari Kerja

314
H. Isnawa Adji, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (Foto: Dok. IGS).

Jakarta,Banten Tribun.id — Siapa sangka, di balik program Kali Bersih, yang tugas utamanya membersihkan sungai-sungai dan saluran penghubung di Ibukota dari tumpukan sampah, terdapat fenomena unik yang membuat alat-alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta seolah kebingungan mencari pekerjaan. Entah untuk mencari muka dan jasa, atau demi mempertanggungjawabkan anggaran pembeliannya yang terindikasi tidak bermanfaat.

Pekan lalu, di beberapa titik, termasuk di Kecamatan Pulogadung, terjadi penarikan alat-alat berat milik Dinas LH dari badan kali, karena dianggap “menindih” tugas alat-alat beratnya Dinas SDA. Alat-alat berat milik Dinas LH itu kemudian untuk sementara diparkir di Waduk Ria Rio.

Sejumlah alat berat jenis “Amphibious Escavator” milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta saat ditarik dari badan kali di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dan untuk sementara diparkir di Waduk Ria Rio (Foto: Jefri Marpaung – BantenTribun).

Sejumlah alat berat jenis “Amphibious Escavator” milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta saat ditarik dari badan kali di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dan untuk sementara diparkir di Waduk Ria Rio (Foto: Jefri Marpaung – BantenTribun).

Saat BantenTribun mengkonfirmasikan hal itu kepada Kepala Dinas LH, H. Isnawa Adji, ia hanya menyikapinya dengan menyinggung soal perintah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Saat Pak Ahok menjabat Gubernur, dalam Rapim, Dinas LH diminta bantu Dinas PU Air (sekarang SDA –red) rapikan sedimen-sedimen di kali dan sungai, sambil membersihkan sampah,” kata Isnawa Adji,  Senin (7/8), lewat pesan WhatsApp-nya.

Belum lama ini, Dinas LH DKI Jakarta, melalui Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air, membeli puluhan alat berat jenis Amphibious Excavator merek Ultratrex.

“Pengadaan menggunakan sistem e-Catalogue LKPP RI,” kata Junjungan Sihombing, Kepala UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta, kepada BantenTribun.

Hal itu dibenarkan Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta, Richard Jeremia.  Menurutnya, jumlah pengadaan alat berat yang sudah terlaksana tahun ini mencapai sekitar 50 unit dari berbagai jenis.

“Ada 77 waduk dan 1.119 saluran penghubung di DKI Jakarta yang harus dibersihkan dari sampah. Semua itu, baik sampah maupun rumput, harus dibersihkan setiap hari. Dalam menangani endapan sampah, alat berat menjadi sarana yang sangat dibutuhkan, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Kebutuhan penggunaan alat berat itu diajukan melalui camat dan lurah. Sistem pengelolaannya, agar alat-alat berat itu dapat bekerja secara maksimal, kami melakukan monitoring sesuai permintaan masyarakat melalui camat dan lurah. Soal biaya operasional alat-alat berat itu, kita sudah menganggarkannya di Dinas LH,” kata Richard Jeremia.

Berdasarkan penelusuran BantenTribun melalui sistem e-Catalogue LKPP RI, produk Ultatrex jenis Amphibious Excavator Upper Unit Takeuchi TB228+Side Undercarriage itu tercatat bernilai sekitar Rp 3,42 miliar per unit.

Dengan kata lain, bila dilakukan pembelian sebanyak 50 unit, maka untuk belanja alat berat yang hanya berfungsi memindahkan lumpur ke pinggiran kali itu Pemprov DKI Jakarta telah menguras kasnya sekitar Rp 171,25 miliar pada tahun ini.

Disuruh Butuh

Persoalan muncul. Alat-alat berat sudah dibeli, tapi belum tahu harus dikirim ke mana. Barang senilai miliaran rupiah itu pun selama sekian waktu hanya terparkir di Kantor Dinas LH. Ujung-ujungnya, terbit surat edaran dari Kepala Dinas LH, Isnawa Adji, yang seolah menginstruksikan kepada para Camat dan Lurah untuk membutuhkan alat-alat berat tersebut.

Hal itu terungkap melalui penelusuran BantenTribun ke beberapa Lurah dan Camat. Diperoleh informasi, Isnawa Adji —melalui Surat Nomor 1575/-1.711.5 tertanggal 3 Maret 2017— meminta Lurah dan Camat untuk membuat surat permintaan alat berat kepada Dinas LH DKI Jakarta.

“Ya, Dinas LH memang pernah mengirim surat kepada kami agar membuatkan permintaan alat berat. Kami membuatnya, karena di lapangan juga kami lihat memang membutuhkan, dan sudah pernah ada keluhan di Qlue (aplikasi media sosial yang terintegrasi dengan Jakarta Smart City –red),” kata Lurah Pulogadung, Agusno Soripada Harahap, kepada BantenTribun, di kantornya, Kamis (10/8).

Agusno berharap, keberadaan alat berat itu akan berfungsi untuk mengangkat dan membuang sedimen atau lumpur kali.

“Kebetulan tadi saya lewat, dan melihat ternyata lumpurnya cuma dipindahkan ke pinggiran kali. Tapi, karena secara teknis kami tidak tahu bagaimana pelaksanaannya, saya biarkan saja. Biarlah itu urusan mereka, karena bukan tupoksi kami,” kata Agusno.

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kelurahan Pulogadung, Sry Wijiastuti, melengkapi kisah surat dari Kepala Dinas LH tersebut.

“Waktu itu, ada petugas PHL (Pekerja Harian Lepas) dari UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta datang ke sini, dan minta tolong agar kami membuatkan surat permintaan alat berat ke Dinas LH. Kami buatkan surat permintaan itu, karena di lapangan juga memang kami lihat membutuhkan,” kata Sry.

Dalam surat permintaan alat berat yang disampaikan Lurah Pulogadung itu, tercatat perihal berbunyi: Permohonan Bantuan Alat Keruk dan Truk. Situasi serupa disampaikan Ade Hidayat, Lurah Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, saat dihubungi, melalui telepon seleluarnya, Selasa (8/8).

“Saya kira juga sampah dan lumpurnya diangkut. Ternyata hanya dinaikkan ke pinggiran kali,” kata Ade Hidayat.

Sementara itu, Camat Pulogadung, Bambang Pangestu,  mengakui, memang ada satu buah alat berat jenis Amphibious Excavator untuk membersihkan sedimen Kali Sunter di wilayah RW 01 Kelurahan Pulogadung yang dilaksanakan oleh UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta.

“Itu program dinas,” kata Bambang Pangestu kepada BantenTribun, saat ditanya apakah kegiatan itu atas permintaan pihak kecamatan atau memang sudah dialokasikan secara khusus oleh Dinas LH DKI Jakarta.

Terkait adanya perbenturan kepentingan kegiatan dengan pihak Dinas SDA DKI Jakarta, yang berujung pada penarikan alat-alat berat milik Dinas LH DKI Jakarta di wilayah Kecamatan Pulogadung, Bambang Pangestu mengaku belum mendengar informasi tentang hal tersebut.

“Saya belum mendengar tentang hal tersebut. Nanti saya cek dulu ke lapangan,” katanya.

Sekadar Mengejar “Discount Fee”

Situasi yang terjadi dengan alat-alat berat milik Dinas LH DKI Jakarta itu mengundang komentar pedas Ketua Umum LSM PAN, Thomson Sirait, yang mencurigai pembelanjaan tersebut sekadar mengejar discount fee. Indikasinya, pendataan kebutuhan alat berat di tingkat kecamatan dan kelurahan baru dilakukan pada bulan Maret 2017, sehingga dapat disimpulkan jumlah angka pengadaannya sendiri tidak diperoleh berdasarkan permintaan atas kebutuhan.

“Saya belum bisa mengerti, atas dasar apa pembelian alat-alat berat oleh Dinas LH itu? Apakah karena prediksi kebutuhan, adanya permintaan, ataukah sekadar pemaksaan anggaran untuk sekadar mengejar discount fee? Kalau melihat pada surat Kepala Dinas LH kepada para Camat dan Lurah tadi, maka saya yakini pembelian itu tidak direncanakan berdasarkan permintaan atas kebutuhan. Karena, kalau memang atas dasar permintaan, surat itu seharusnya dibuat pada tahun anggaran sebelum pembelian,” kata Thomson Sirait kepada BantenTribun.

Kuat dugaan, lanjut Thomson Sirait, ada pemborosan dan penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran di Dinas LH DKI Jakarta.

“Sepertinya, memang ada oknum yang bermain. Pengadaan alat berat tersebut seolah dipaksakan. Faktanya, masih banyak alat berat milik Dinas LH yang ngejogrok di lapangan. Bahkan, saya mendapat informasi, ada alat berat milik Dinas LH yang sempat kehilangan chip controller-nya, namun tidak dibuat laporan ke pihak kepolisian. Diam-diam, Dinas LH mengganti sendiri chip controller yang hilang itu dengan barang yang diduga tidak orisinal. Buktinya, pihak PT. Tri Karya, sebagai penyedia alat berat tersebut, tidak bersedia memasang chip controller itu, karena meragukan kualitasnya. Informasi ini memang harus ditelusuri lebih jauh kebenarannya. Akan tetapi, kabar seperti itu seolah menjadi gambaran adanya kesemerawutan dalam hal pengadaan alat berat di Dinas LH,” kata Thomson.

Bagi masyarakat, tambah Thomson, yang lebih penting lagi adalah kebermanfaatan dari alat-alat berat tersebut.

“Apakah keberadaan alat-alat berat itu sudah efektif membebaskan kali-kali di Jakarta dari sampah? Kalau hanya untuk pajangan, sementara penanganan sampah kalinya tetap tidak maksimal, itu kan artinya sia-sia, pemborosan, dan patut diduga sekadar memburu discount fee dari pembeliannya. Apalagi saya dengar alat-alat berat itu pun kini cuma dipakai sebagai sarana kursus bagi para PHL yang ingin belajar jadi operator,” kata Thomson lagi. (jefri.M).*

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here