15 OPD di Pandeglang belum Punya Website Saluran Informasi Publik

208
Yahya Gunawan, Kepala Diskomsantik Kabupaten Pandeglang (foto-BantenTribun)
Yahya Gunawan, Kepala Diskomsantik Kabupaten Pandeglang (foto-BantenTribun)

15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pandeglang belum punya website. Padahal, website ini mutlak diperlukan sebagai media penyampaian informasi dan data ke publik, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 dan 11 tahun 2008. Ada sangsi pidana bagi badan publik yang tidak menyampaikan informasinya. April tahun ini, deadline bagi OPD yang belum punya website.

Pandeglang, BantenTribun.id– Sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pandeglang, hingga saat ini belum memiliki website resmi. Padahal, amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, semestinya seluruh OPD yang ada harus mempunyai website sendiri.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi dan Statistik (Diskomsantik) Kabupaten Pandeglang, Yahya Gunawan, membenarkan belum semua OPD di memiliki website.

Menurutnya, dari 33 OPD yang ada, baru 18 OPD yang sudah memiliki website. Dari sejumlah OPD yang sudah memiliki web tersebut, juga masih ada yang belum mengoptimalkan fungsi web-nya.

“Bupati Irna Narulita sudah memberikan deadline atau batas akhir bulan April tahun ini agar semua OPD sudah mengoperasikan websitenya,” kata Yahya, Senin (8/1/18).

Yahya mengaku sudah menekankan kepada semua OPD agar segera membuat website sendiri, karena web tersebut sangat penting dan bisa menjadi  untuk menyampaikan informasi dan data kepada masyarakat. Selama ini, masih kata Yahya, data-data di OPD belum optimal dipublikasikan.

“Kendala yang saya tahu katanya OPD belum bisa mendapatkan pembuat website. Saya sudah menekankan agar website ini menjadi kebutuhan,” terangnya.

Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, Ade Jahran, sangat menyayangkan jika sampai hari ini ternyata  masih banyak OPD di Kabupaten Pandeglang yang belum memiliki Website, sebagai salah satu saluran penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Menurut Ade Jahran, anggota divisi Advokasi, sosialisasi dan edukasi KI Banten ini, meskipun dalam Undang-Undang tentang KIP tidak secara eksplisit disebutkan website, namun karena web ini sudah dianggap sebagai media yang gampang dan mudah dimengerti serta sesuai dengan perkembangan jaman, maka sudah seharusnya semua badan publik, termasuk instansi Pemerintah daerah, memilikinya sebagai saluran resmi penyampaian informasi publik tersebut.

“Ada ketentuan pidananya jika badan publik tidak menyampaikan informasi yang sesuai klasifikasi publik, meskipun ketentuan itu harus dilihat secara seksama dan komprehensif,” terang Ade Jahran kepada BantenTribun, Senin (8/1/18) melalui seluler.

Ade Jahran juga mengapresiasi langkah Diskomsantik Pandeglang, sebagai PPID Utama (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di daerah yang sudah menekankan OPD agar segera membuat dan mengoptimalkan website dalam penyaluran informasi publiknya.

“Diskomsantik Pandeglang sebagai PPID Utama di daerah, pasti akan melakukan koordinasi dengan semua OPD sebagai Pembantu PPID untuk segera memiliki website dan menjalankan sesuai amanat Undang-Undang,” kata Ade. (kar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here